Resmi, Era Nurdin Tamat

ZURICH - FIFA akhirnya mengambil sikap terkait kekisruhan yang berkelanjutan di tubuh PSSI. Otoritas sepakbola tertinggi di dunia baru saja membuat pengumuman yang isinya tentang pembentukan Komite Normalisasi.

Dalam statement yang dirilis di situs resminya, Senin (4/4/2011) FIFA melalui komite emergensi menyatakan pengambilan keputusan tersebut merujuk pada article 7 paragraf 2 statuta FIFA. Ditegaskan bahwa komite normalisasi akan mengambil alih peran pengurus PSSI yang menjabat sekarang. Komite emergensi FIFA menilai kepemimpinan PSSI yang sekarang terbukti tidak bisa mengontrol persepakbolaan di tanah air, sebagai buktinya nyata adalah kegagalan mereka mengontrol LPI serta fakta bahwa mereka tidak mampu melaksanakan kongres yang mengadopsi pada electoral code.

Sebagai kesimpulan komite emergensi lalu menyimpulan bahwa PSSI telah kehilangan kehilangan semua kredibilitas di Indonesia dan tidak pada posisi untuk memimpin proses penyelamatan atas krisis yang ada sekarang.

Disebutkan pula komite normalisasi akan menggelar pemilihan berdasarkan electoral code FIFA dan statuta PSSI yang ada sebelum 21 Mei 2011. Selain itu FIFA juga memerintahkan agar LPI segera di kontrol oleh PSSI atau harus diberhentikan secepatnya. Untuk melanjutkan aktivitas PSSI akan melakukan serangkaian rekonsiliasi demi kebaikan sepakbola di tanah.

Komite normalisasi juga menyatakan bahwa empat kandidat yang pernah maju sebagai calon ketua umum beberapa waktu lalu, tidak boleh mengikuti pemilihan, termasuk ketua umum saat ini Nurdin Halid.(d12n). Sumber : Okezone

Read More ..

Muhammadiyah Tak Setuju Uya Kuya Diharamkan

SURABAYA- Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menilai pengharaman tayangan 'Uya Memang Kuya' adalah berlebihan. Sebab acara yang dibawakan oleh presenter kocak Surya Utama atau Uya Kuya itu hanya bersifat hiburan semata. Sedangkan dalam prinsip hubungan Muamalat (Hubungan antar sesama) tayangan berdurasi 30 menit itu telah memenuhi prinsip Antarrodhim atau kesepakatan

"Menurut saya, tayangan tersebut sudah memenuhi prisnsip Anttarodhim. Artinya sudah ada kesepakatan dengan yang bersangkutan dan tidak ada pihak yang dirugikan," kata Sekretaris PWM Jatim, Najib Hamid kepada Okezone, Jumat (25/3/2011).

Najib menjelaskan, prinsip Antarradhim ini berlaku kepada setiap hal-hal yang sebelumnya boleh, berbeda dengan hal-hal memang sebelumnya dilarang. Biarpun menggunakan prinsip itu tetap dihukumi Haram. Seperti makan daging babi.

Dia melihat prinsip Antarrodhim sudah belaku karena ada prinsip saling merelakan dan tidak ada yang dirugikan. Najib juga menilai, tayangan yang disiar di stasiun televisi swasta itu selain menghibur juga membantu masyarakat untuk mengungkapkan uneg-uneg yang selama ini terpendam.

"Tayangan itu kan tidak disiarkan secara live. Selesai acara pun ada tawaran layak atau tidak untuk ditanyangkan kepada yang bersangkutan," tandas Najib.

Seperti diberitakan sebelumnya, Forum Bahtsul Masa’il yang digelar Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) se Jawa-Madura memutuskan tayangan hipnotis “Uya Memang Kuya” dinilai haram.

Bahsul Masail itu digelar di Pondok Pesantren Darussalam Jajar, Desa Sumbergayam, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, sejak 23-24 Maret lalu.Okezone (d12n)

Read More ..

Golkar Diterima karena Sudah Kibarkan Bendera Putih

JAKARTA - Kesepakatan antara Presiden dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie soal koalisi memunculkan tafsir beragam.

Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan kesepakatan tetap mengajak Partai Golkar dalam koalisi bukan karena pemerintah takut bakal terus digoyang. Juga bukan karena kepiawaian elit Partai Golkar dalam berpolitik. Melainkan karena murni demi kepentingan rakyat.
“Golkar nggak ada lihainya, yang ada Golkar sudah menjilat ludahnya kembali. Akhirnya datang juga, sungkem. Datang ke Istana dan bawa bendera putih,” ujarnya kepada okezone di Jakarta, Rabu (9/3/2011). Ruhut menjelaskan, publik harus cerdas melihat sikap para kader Partai Golkar sebelum tercapai kesepakatan. Di luar mereka begitu keras mendesak agar partai menarik para menterinya di kabinet dan menyatakan keluar dari koalisi.

“Lihat dong komentar kader-kadernya, katanya mau keluar tapi akhirnya minta juga dalam koalisi. Nantang-nantang, baru dengar Pak SBY pidato sudah langsung tiarap semua,” bebernya.

Kesepakatan antara Presiden dengan Ical, kata Ruhut, tidak begitu saja terjadi. Namun disertai sejumlah persyaratan. Oleh karena itu Partai Demokrat menyatakan siap mengawal keputusan SBY.

“Pasti ada persyaratan, misalkan Bambang Soesatyo Cs sudah nggak genit lagi. Apapun keputusan Pak SBY kami amankan,” ujarnya. Sumber: OKezone.d12n

Read More ..