NUSA DUA - Minat membaca di kalangan pelajar di Indonesia tergolong tinggi sehingga berhasil menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan kemampuan membaca terbesar dunia.
Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) menunjukkan bahwa skor kemampuan membaca siswa Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. "Ada kenaikan 31 poin selama periode 2000-2009, yang menempatkan Indonesia pada posisi keempat negara-negara yang berhasil mencatat kenaikan skor kemampuan membaca terbesar,” ucap Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) RI M Nuh di Nusa Dua, Bali, akhir pekan ini.
M Nuh memaparkan hal itu saat memberikan sambutan pada acara pertemuan menteri pendidikan negara Asia Tenggara dan Asia Timur, di Nusa Dua, terkait pencapaian bidang pendidikan di Indonesia.
Dikatakannya, sistem pendidikan Indonesia merupakan sistem pendidikan yang memiliki cakupan peserta didik 54,8 juta siswa atau terbesar ketiga di Asia dan terbesar keempat di dunia, mulai pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
Pendidikan di Tanah Air didukung para tenaga pendidik yang berjumlah lebih dari 3,4 juta guru dan dosen serta lebih dari 236 ribu satuan pendidikan tersebar di 33 provinsi dan 527 kabupaten/kota.
Diketahui, angka partisipasi murni (APM) Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan yang sederajat meningkat dari 94,12 persen menjadi 95,23 persen. Sedangkan angka partisipasi kasar (APK) sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs) dan yang sederajat meningkat dari 81,22 persen menjadi 98,11 persen. Untuk "APK SMA/MA/SMK/sederajat meningkat dari 49,01 persen menjadi 69,60 persen," imbuhnya.
Dengan pencapaian itu, Mendiknas mengklaim pendidikan Indonesia sukses menghapus kesenjangan partisipasi pendidikan antar-kelompok status ekonomi selama periode 2004-2009. "Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat dari 7,1 tahun menjadi 7,7 tahun," sebutnya.
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pascapendidikan dasar sembilan tahun yang menekankan agar para lulusan bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dalam merespons kebutuhan dunia kerja yang dinamis, diimbangi dengan peningkatan akses, kualitas pendidikan kejuruan serta keselarasan menjadi perhatian pemerintah.
"Sejak 2009 anggaran Indonesia telah menetapkan kerangka strategis dengan mengalokasikan dana sebesar 20 persen untuk pendidikan," katanya menambahkan.
Kebijakan tersebut, bertujuan guna mempercepat peningkatan akses pendidikan, peningkatan mutu dan kesejahteraan guru serta penguatan sistem penilaian.Okezone(d12n)
M Nuh memaparkan hal itu saat memberikan sambutan pada acara pertemuan menteri pendidikan negara Asia Tenggara dan Asia Timur, di Nusa Dua, terkait pencapaian bidang pendidikan di Indonesia.
Dikatakannya, sistem pendidikan Indonesia merupakan sistem pendidikan yang memiliki cakupan peserta didik 54,8 juta siswa atau terbesar ketiga di Asia dan terbesar keempat di dunia, mulai pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
Pendidikan di Tanah Air didukung para tenaga pendidik yang berjumlah lebih dari 3,4 juta guru dan dosen serta lebih dari 236 ribu satuan pendidikan tersebar di 33 provinsi dan 527 kabupaten/kota.
Diketahui, angka partisipasi murni (APM) Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan yang sederajat meningkat dari 94,12 persen menjadi 95,23 persen. Sedangkan angka partisipasi kasar (APK) sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs) dan yang sederajat meningkat dari 81,22 persen menjadi 98,11 persen. Untuk "APK SMA/MA/SMK/sederajat meningkat dari 49,01 persen menjadi 69,60 persen," imbuhnya.
Dengan pencapaian itu, Mendiknas mengklaim pendidikan Indonesia sukses menghapus kesenjangan partisipasi pendidikan antar-kelompok status ekonomi selama periode 2004-2009. "Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat dari 7,1 tahun menjadi 7,7 tahun," sebutnya.
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pascapendidikan dasar sembilan tahun yang menekankan agar para lulusan bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dalam merespons kebutuhan dunia kerja yang dinamis, diimbangi dengan peningkatan akses, kualitas pendidikan kejuruan serta keselarasan menjadi perhatian pemerintah.
"Sejak 2009 anggaran Indonesia telah menetapkan kerangka strategis dengan mengalokasikan dana sebesar 20 persen untuk pendidikan," katanya menambahkan.
Kebijakan tersebut, bertujuan guna mempercepat peningkatan akses pendidikan, peningkatan mutu dan kesejahteraan guru serta penguatan sistem penilaian.Okezone(d12n)
